Liga Premier telah didesak untuk bertemu dengan Amnesty International setelah Newcastle United minggu lalu diambil alih oleh konsorsium yang didukung Arab Saudi.
Bos Amnesty Inggris Sacha Deshmukh telah menulis surat kepada kepala eksekutif Liga Premier Richard Masters meminta pertemuan untuk membahas perubahan yang diusulkan pada tes pemilik dan direktur papan atas Inggris.
Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Dana Investasi Publik (PIF) yang berbasis di Saudi diberi persetujuan Liga Premier pekan lalu untuk mengambil alih Newcastle, memicu kecaman luas karena catatan hak asasi manusia yang buruk di negara Timur Tengah itu.
Amnesty International menggambarkan kesepakatan 305 juta pound sterling atau sekitar Rp 6,1 triliun (asumsi Rp 20.012,18 per GBP) yang dilaporkan sebagai pukulan yang sangat pahit bagi para pembela hak asasi manusia.
“Cara Liga Premier melambai kesepakatan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang sangat mengganggu tentang pencucian olahraga, tentang hak asasi manusia dan olahraga, dan tentang integritas sepak bola Inggris,” ujar Deshmukh dikutip radarsports.id dari Sky Sports, Rabu (13/10/2021).
“Bagaimana bisa benar bahwa tes pemilik dan direktur Liga Premier saat ini tidak memiliki apa pun untuk dikatakan tentang hak asasi manusia?” katanya.
Menurut Deshmukh, peristiwa minggu lalu akan memberikan lebih banyak urgensi untuk tinjauan berkelanjutan pemerintah tentang tata kelola sepak bola Inggris. “Sepak bola adalah olahraga global di panggung global. Ini sangat perlu memperbarui aturan kepemilikannya untuk mencegah mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius membeli ke dalam gairah dan kemewahan sepak bola Inggris,” tuturnya.
“Kami berharap Richard Masters akan melihat bahwa membuat aturan kepemilikan sepak bola yang sesuai dengan hak asasi manusia hanya bisa untuk kebaikan jangka panjang dari permainan,” ujarnya.
Putra Mahkota
Liga Premier menyetujui pengambilalihan Newcastle setelah menerima jaminan yang mengikat secara hukum bahwa negara Saudi tidak akan mengendalikan klub.
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, terdaftar sebagai ketua PIF, tetapi Liga Premier puas negara tersebut tidak akan berurusan dengan klub.
Amnesty telah menawarkan untuk bertemu Masters melalui pengacara organisasi tersebut David Chivers QC, yang tahun lalu ikut menulis tes pemilik dan direktur baru yang mematuhi hak asasi manusia atas nama kelompok kampanye.
Tes yang diperbarui ini dikirim ke Liga Premier Juli lalu, kata Amnesty, ketika tampaknya kesepakatan konsorsium yang dipimpin Saudi tidak mungkin dilanjutkan.
“Namun, penyelesaian cepat dari kesepakatan minggu lalu telah memberikan dorongan baru untuk menyerukan liga untuk segera memperbarui aturan kepemilikannya,” kata Amnesty. “Analisis Amnesty menunjukkan uji kepemilikan saat ini memiliki banyak kekurangan serius, tanpa batasan kepemilikan bagi mereka yang terlibat dalam tindakan penyiksaan, perbudakan, perdagangan manusia atau bahkan kejahatan perang,” tuturnya.
Salinan Surat
Kantor berita PA telah mengirimkan salinan surat Amnesty kepada Masters, di mana dokumen The Chivers—“Usulan perubahan pada uji Pemilik dan Direktur Aturan Liga Premier untuk mengatasi hak asasi manusia dan diskriminasi internasional”—dilampirkan.
Dalam surat itu, Deshmukh menambahkan: “David Chivers telah menegaskan bahwa revisi yang diusulkan ini masuk akal, terukur, sesuai dengan praktik terbaik di seluruh badan olahraga, dan dapat diimplementasikan tanpa memotong elemen lain dari aturan Liga Premier.”
“Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan dengan cermat apa yang diusulkan. Khususnya dalam membangun budaya perusahaan yang selaras dengan tujuan dan strategi Liga Premier, mempromosikan integritas, menghargai keragaman, dan mencerminkan keprihatinan pemangku kepentingan yang lebih luas,” ujarnya. (Sandy AW)