Liga Premier telah didesak untuk bertemu dengan Amnesty International setelah Newcastle United minggu lalu diambil alih oleh konsorsium yang didukung Arab Saudi.
Bos Amnesty Inggris Sacha Deshmukh telah menulis surat kepada kepala eksekutif Liga Premier Richard Masters meminta pertemuan untuk membahas perubahan yang diusulkan pada tes pemilik dan direktur papan atas Inggris.
Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Dana Investasi Publik (PIF) yang berbasis di Saudi diberi persetujuan Liga Premier pekan lalu untuk mengambil alih Newcastle, memicu kecaman luas karena catatan hak asasi manusia yang buruk di negara Timur Tengah itu.
Baca Juga:Bantah Tawarkan Kessie ke Inter, Agen Tekan Milan Sesuaikan Nilai KontrakIbanez: Roma Siap untuk Juventus
Amnesty International menggambarkan kesepakatan 305 juta pound sterling atau sekitar Rp 6,1 triliun (asumsi Rp 20.012,18 per GBP) yang dilaporkan sebagai pukulan yang sangat pahit bagi para pembela hak asasi manusia.
“Cara Liga Premier melambai kesepakatan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang sangat mengganggu tentang pencucian olahraga, tentang hak asasi manusia dan olahraga, dan tentang integritas sepak bola Inggris,” ujar Deshmukh dikutip radarsports.id dari Sky Sports, Rabu (13/10/2021).
“Bagaimana bisa benar bahwa tes pemilik dan direktur Liga Premier saat ini tidak memiliki apa pun untuk dikatakan tentang hak asasi manusia?” katanya.
Menurut Deshmukh, peristiwa minggu lalu akan memberikan lebih banyak urgensi untuk tinjauan berkelanjutan pemerintah tentang tata kelola sepak bola Inggris. “Sepak bola adalah olahraga global di panggung global. Ini sangat perlu memperbarui aturan kepemilikannya untuk mencegah mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius membeli ke dalam gairah dan kemewahan sepak bola Inggris,” tuturnya.
“Kami berharap Richard Masters akan melihat bahwa membuat aturan kepemilikan sepak bola yang sesuai dengan hak asasi manusia hanya bisa untuk kebaikan jangka panjang dari permainan,” ujarnya.
Putra Mahkota
Liga Premier menyetujui pengambilalihan Newcastle setelah menerima jaminan yang mengikat secara hukum bahwa negara Saudi tidak akan mengendalikan klub.
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, terdaftar sebagai ketua PIF, tetapi Liga Premier puas negara tersebut tidak akan berurusan dengan klub.